Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian

Sejarah

Wacana “Reformasi Polri” muncul sebagai bagian dari Reformasi 1998 yang bertujuan memisahkan Polri dari ABRI, mengubahnya menjadi institusi sipil yang fokus pada penegakan hukum. Upayanya dimulai dengan pemisahan Polri dari ABRI pada 1 April 1999, yang kemudian diperkuat dengan Ketetapan MPR No. VII/2000 yang menempatkan Polri langsung di bawah presiden dengan tujuan memastikan depolitisasi dalam penegakan hukum.

Pendekatan militeristik oleh kepolisian akan cenderung berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM, apalagi interaksinya dengan masyarakat sipil. Kepolisian Republik Indonesia terus beroperasi dengan budaya militeristik, manajemen personel yang tidak transparan, dan mandat yang luas serta multitafsir yang memicu penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi, impunitas, dan penggunaan kekuatan berlebihan akan merusak nilai-nilai demokrasi.

Saat Ini

Atas akuntabilitas yang lemah, manajemen yang tidak berdasarkan meritokrasi, adanya politisasi, serta tidak adanya konsekuensi ketika terjadi pelanggaran, kami merekomendasikan reset struktural dengan menempatkan personel kepolisian di bawah sistem kepegawaian nasional (KemenPAN-RB), mengeluarkan Brimob dari struktur kepolisian, memperkuat Kompolnas, merevisi KUHAP yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan, serta rumah tahanan dikelola oleh layanan pemasyarakatan.